Perubahan UU BUMN adalah momentum emas untuk memperbaiki tata kelola BUMN secara menyeluruh yang lebih sehat, efisien, dan benar-benar berpihak pada rakyat.
Komisi VI DPR RI menyetujui untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.