Narapidana korupsi pernah meminta PP Nomor 99/2012 dicabut. Ada yang mengajukan uji materi. Menurut Komnas HAM, diskriminasi koruptor harus diatur dalam undang-undang.
Narapidana korupsi pernah meminta PP Nomor 99/2012 dicabut. Ada yang mengajukan uji materi. Menurut Komnas HAM, diskriminasi koruptor harus diatur dalam undang-undang.
Penyerahan dokumen mepet, Badan Anggaran DPRD DKI menolak membahas RAPBD 2015. Jika tak kunjung ada kesepakatan, anggaran Jakarta menggunakan pagu 2014 lewat pergub.
Penyerahan dokumen mepet, Badan Anggaran DPRD DKI menolak membahas RAPBD 2015. Jika tak kunjung ada kesepakatan, anggaran Jakarta menggunakan pagu 2014 lewat pergub.
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 terkait Plt Pimpinan KPK pada 18 Februari 2015 lalu. Sekarang, nasib Perppu itu ada di tangan anggota DPR yang mulai bersidang kembali hari ini. Akankah disetujui?