Sudah tiga nama yang terang-benderang menyatakan keinginannya untuk maju sebagai Ketua Umum yakni, Andi Alifian Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Marzukie Ali. Apakah Tiga Nama Ini Sudah Layak? 

Koalisi LSM melaporkan secara resmi 7 anggota DPR yang dianggap melanggar etika saat paripurna tentang Century beberapa waktu lalu ke BK DPR. Ketua DPR dan beberapa anggota BK ikut tercatat dalam nama-nama pelanggar kode etik yang dilaporkan.

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibentuk untuk menindak anggota DPR yang dinilai melanggar etika. Yang terjadi sekarang, anggota BK DPR saling mencari kesalahan dan melaporkannya ke lembaganya sendiri.

Koalisi LSM melaporkan Ketua DPR Marzuki Alie ke Badan Kehormatan DPR. Mereka juga meminta mantan sekjen DPP Partai Demokrat ini mundur dari posisinya karena setidaknya ada 9 alasan Marzuki harus mundur.

Studi banding ke luar negeri oleh anggota DPR dengan alasan peningkatan kualitas dinilai tidak jelas. Sebab, tidak ada pelaporan yang dilakukan Dewan tiap kali usai melakukan kunjungan ke mancanegara.

Beberapa koalisi Partai Demokrat (PD) mulai menunjukkan perbedaan sikapnya dalam pansus angket Century DPR. PD pun dinilai mulai berjalan sendirian. Taring PD mulai melemah karena tidak menjaga kemitraannya dengan baik.

Pendapat tentang 100 hari pemerintahan SBY-Boediono mulai bernada subjektif. Kali ini, Sekjen PDIP Pramono Anung menilai JK lebih baik dari Boediono sebagai wakil presiden dalam menjalankan program 100 hari.

Kritik terhadap rencana kenaikan gaji anggota DPR dan sejumlah pejabat tinggi negara sebanyak 20 persen terus mengalir. Kenaikan tersebut dinilai sebagai pemborosan dan keputusan tidak berhati nurani.

Sekretariat Jenderal DPR RI harus transparan atas pengadaan komputer bagi 560 anggota Dewan periode 2004-2009 di awal tahun ini. Hal ini penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai mahalnya harga komputer itu, yakni Rp 16,05 juta.

Ucapan kata 'bangsat' Ruhut Sitompul kepada pimpinan pansus angket Gayus Lumbuun berbuntut panjang. Badan Kehormatan (BK) DPR diminta untuk segera memproses politisi asal PD.