Sejak didirikan pada tahun 2002, KPK kini sedang menghadapi persoalan terbesarnya. Dua dari empat pimpinan lembaga antikorupsi itu menjadi tersangka. KPK benar-benar di ambang kelumpuhan.

Banyak pihak menyayangkan putusan yang menguntungkan Budi Gunawan itu. Namun Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) meminta semua untuk menerima keputusan itu.

Busyro Muqoddas menyesalkan putusan praperadilan PN Jaksel yang memenangkan gugatan dari pihak Komjen Budi Gunawan. Menurut Busyro, seharusnya hakim Sarpin Rizaldi menggunakan KUHAP.

Soal kolektif kolegial juga salah satu tema yang menjadi peluru tim Komjen Budi Gunawan saat berhadapan dengan KPK di sidang praperadilan. Padahal kolektif kolegial bukan berarti harus melulu lima pimpinan KPK.

Akhir-akhir ini Polri, khususnya Bareskrim, disibukan oleh beberapa laporan masyarakat yang dialamatkan ke beberapa pimpinan KPK. Namun, laporan masuk tersebut tidak serta merta ditindaklanjuti dengan penyelidikan.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyampaikan adanya ancaman yang datang ke lembaga antikorupsi. Mulai dari teror hingga ancaman kriminalisasi. 

Prof Denny Indrayana, mantan Wamenkum HAM dipolisikan oleh dua orang ke polisi. Denny dilaporkan setelah keras dalam membela KPK dalam kasus Komjen Budi Gunawan.

Syarifuddin melaporkan empat pimpinan KPK plus Busyro Muqoddas ke Bareskrim Polri. Si pelapor adalah mantan hakim yang tertangkap tangan oleh penyidik KPK karena kedapatan menerima suap.

Mantan Hakim Syarifuddin mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dia melaporkan ‎semua pimpinan KPK dan Busyro Muqoddas atas dugaan 3 pelanggaran. 

Pengacara KPK yang digawangi Chatarina M Girsang cs langsung menjawab dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan (BG). Salah satunya mengenai penetapan tersangka BG melalui surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh 4 pimpinan KPK.