Kepolisian Daerah Yogyakarta akhirnya menyerahkan penanganan perkara penembakan tahanan oleh oknum anggota Komando Pasukan Khusus kepada TNI Angkatan Darat. Kepala Polda Yogyakarta, Brigadir Jenderal Haka Astana M. Widya, mengatakan proses serah terima sudah dimulai.

Bukan wewenang Menteri Pertahanan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam kasus penyerangan LP Cebongan oleh oknum prajurit Kopassus TNI AD. Tugas dan kewenangan tersebut ada pada Komnas HAM.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berharap pengganti Panglima TNI Agus Suhartono harus meningkatkan profesionalisme tentara. Panglima yang baru juga harus menekankan pentingnya disiplin prajurit.

“Jangan jadi bias. Beberapa waktu lalu disebut pahlawan, sekarang seperti ini.”

Tiga pekan lebih pasca kasus penyerangan di Lapas II B Cebongan Sleman, di berbagai sudut Kota Yogyakarta banyak ditemukan berbagai poster dan spanduk dukungan terhadap TNI-Polri untuk memberantas premanisme. Sebagian dipasang ormas, sebagian anonim.

"Kenapa Sultan tidak beraksi apa-apa."

Beberapa pihak menyebut menganggap perlu untuk dibentuk tim pencari fakta indepent guna mengungkap tuntas kasus LP Cebongan. Wamenkumham Denny Indrayana beranggapan tim ini belum diperlukan saat ini.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menegaskan hukuman bagi prajurit Kopassus yang melakukan penyerangan di Lapas Cebongan, Sleman lebih berat dibandingan dengan kasus pidana biasa.  

Beberapa jam setelah penyerangan LP Cebongan Sleman, Mayjen Hardiono Saroso yang kala itu menjabat Pangdam Diponegoro ngotot TNI tak terlibat. Namun akhirnya berdasarkan hasil tim investigasi TNI AD terkuak bahwa pelaku adalah 11 oknum anggota Kopassus. Apa alasan Hardiono ngotot saat itu?

Selain menggalang tanda tangan untuk 11 oknum Kopassus penyerang LP Cebongan, seratusan orang dari 'Anak Kolong Bergerak' demo di Komnas HAM. Pendemo meminta Komnas HAM tidak diskriminatif terhadap TNI dan Kopassus.