Menkum HAM Patrialis Akbar menegaskan, bebasnya Artalyta Suryani (Ayin), terpidana suap atas jaksa Urip Tri Gunawan pada 27 Januari 2011 mendatang, bukan karena remisi 17 Agustus 2010. Ayin bebas karena memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengakui ada sindikat besar di balik kasus Gayus Tambunan. Namun, Patrialis masih merahasiakan sindikat besar tersebut agar penyelidikan tidak gagal.

Terpidana suap, Artalyta Suryani diusulkan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat (PB) pda 27 Januari mendatang. Selama di LP Tangerang, Artalyta dinilai berkelakuan baik dan berjasa kepada napi-napi lainnya.

KPK meminta remisi bagi terpidana kasus korupsi hanya diberikan dalam keadaan sangat mendesak saja. Tujuannya agar mekanisme keringanan hukuman tidak melukai rasa keadilan masyarakat.

Kejagung menyerahkan sepenuhnya urusan tawaran pertukaran narapidana oleh Australia ke Kemenkum HAM dan Kemlu. Kewenangan pertukaran itu sepenuhnya ada di tangan Kemenkum HAM.

Mabes Polri menahan dua lagi tersangka kasus pembuatan paspor Gayus Tambunan. Sama seperti calo yang ditahan sebelumnya, dua orang ini juga bukan oknum dari Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM.

Artalyta Suryani atau Ayin akan menghirup udara bebas pada 27 Januari 2011 mendatang. Namun atas dasar keadilan masyarakat Ayin tak pantas dibebaskan.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Tim Investigasi kasus Gayus Tambunan menggelar rapat tertutup. Rapat digelar di ruangan Menkum HAM sejak pukul 10.00 WIB.

Kepala Imigrasi Jakarta Timur, Nasrul Ngabdimasa, diganti. Kemenkum berdalih, pergantian Nasrul murni rotasi dan tidak terkait kasus pemalsuan paspor Gayus Tambunan.

Salah satu program yang digagas Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan adalah menerapkan Electronic Road Pricing (ERP). Namun penerapan jalan berbayar elektronis ini terkendala payung hukum terkait pemungutan retribusi kendaraan bermotor.