Rencana Kejaksaan Agung untuk meminta pencabutan paspor buronan kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra belum terbukti. Hingga saat ini, belum ada permintaan resmi tentang hal tersebut pada imigrasi.

MA membantah adanya pungli Rp 5-10 juta bagi tiap pengadilan negeri (PN) di daerah untuk bermain tenis. Tapi bila benar itu terjadi MA akan mengeceknya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) kecewa pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antikorupsi itu dinilai lamban karena tidak segera menyelesaikan kasus yang telah dilaporkan beberapa bulan yang lalu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga adanya indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2008 sebesar Rp 1,278 triliun. Dugaan korupsi tersebut ditemukan dalam biaya penerbangan dan biaya operasional di Arab Saudi dan di dalam negeri.

ICW mengecam keras dugaan pungutan liar bagi para hakim. Pungutan itu senilai Rp 5-10 juta yang dilakukan di tiap pengadilan negeri di daerah.

ICW melaporkan hasil audit internal terkait dana kampanye 9 parpol yang lolos parliamentary threshold di Pileg 2009. Partai Demokrat diduga memanipulasi laporan dana kampanye terbesar.

RUU Tipikor tengah digodok pemerintah dan DPR. Di tengah-tengah ketergesaan pembahasan, pasal-pasal krusial yang justru mengancam pemberantasan korupsi lolos.

ICW meminta KPU memberikan sanksi tegas bagi peserta pemilu yang menerima sumbangan dana dari penyumbang fiktif. Sanksinya penjara maksimal 36 bulan.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji harus memberikan penjelasan transparan menyusul pengakuannya bahwa dia disadap. Karena bisa saja penyadapan terkait kasus Bank Century-Antaboga itu beraroma kasus korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi tampaknya terus dilemahkan. Setelah RUU Pengadilan Tipikor tidak kunjung disahkan, kali ini peran masyarakat dihambat dalam pelaporan korupsi dalam RUU Tipikor yang dibuat pemerintah.