Taman Nasional Gunung Halimun menyimpan sejuta pesona. Puluhan air terjun hingga kawah air panas tersedia. Tak heran, banyak pejabat yang rela merogoh koceknya untuk sekedar beristirahat di tanah pemerintah tersebut.

Masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Halimun merasa resah dengan keberadaan vila bodong milik para pejabat dan artis. Keberadaan vila tersebut terkesan negatif. Penggunaan lahan sebaiknya untuk kawasan wisata saja.

Awalnya, tanah tersebut seluruhnya digunakan untuk kawasan hutan lindung. Lalu, pada tahun 1967, ada sebagian tanah yang dialihfungsikan sebagai lahan garapan bagi para veteran. Kini, para pejabat yang menempatinya.

Menpora Andi Alfian Mallarangeng, membantah kabar yang menyebut dirinya memiliki vila di Taman Nasional Gunung Halimun, Bogor, Jawa Barat. Kalau ada data yang menyebut kepemilikan Andi atas vila bodong itu, kata Andi, hal tersebut keliru.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan segera mengambil sikap terkait vila yang didirikan di atas tanah Taman Nasional Gunung Halimun, Bogor, Jawa Barat. Menhut segera membentuk tim khusus untuk menginventarisir nama pemilik vila bodong ini.

Vila bodong milik pejabat bertebaran di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGS), Jawa Barat. WALHI pesimistis jika permasalahan vila mewah dan perubahan alih fungsi hutan lindung ini bisa diselesaikan secara hukum.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan segera memanggil para pejabat pemilik vila bodong di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor. Menhut ingin meminta kembali tanah negara yang belum ada tukar gulingnya tersebut.

Lahan di Taman Nasional Gunung Halimun, Bogor, seharusnya digunakan untuk pertanian. Tapi pada kenyataannya banyak vila mewah berjejer. Warga setempat curiga ada oknum aparat desa yang 'bermain'.

Warga sekitar Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) mungkin tidak tahu bila keberadaan vila di kawasan itu ilegal. Yang mereka tahu, dalam waktu 1-2 bulan sekali kadang pejabat dari Jakarta datang.

Vila-vila yang dibangun tanpa izin di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor, tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi juga disewakan. Tarifnya beragam hingga Rp 2 juta lebih per hari.