Komisaris Jenderal Budi Gunawan sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian RI. Namun, DPR tidak bisa memaksa Presiden Joko Widodo untuk segera melantik Komjen Budi.

Akademisi nasional menyumbang suara terkait kekisruhan antara KPK dan Polri. Forum Rektor Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia, sejumlah mahasiswa UGM, menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah cepat dan tegas terkait hal itu.

Tak hanya mempersoalkan legalitas pimpinan Komisi Pembarantasan Korupsi yang berjumlah 4 orang, pihak Komisaris Jenderal Budi Gunawan juga menyoal kewenangan penyidik di KPK.

Budi tak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Tanpa mengirimkan surat keterangan, Kalemdikpol itu malah menyuruh utusan untuk menyampaikan pesan lisan ke KPK.

Berdasarkan survei, Populi Center juga menyebut kalau menteri favorit dalam Kabinet Kerja Jokowi adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan 31,3%.

Komjen Budi Gunawan memilih tak datang memenuhi panggilan KPK. Salah satu alasannya, menunggu proses peradilan. Alasan lainnya yakni terkait surat pemanggilan. 

Komisi Pemberantasan Korupsi‎ (KPK) menyertai tembusan ke Presiden Joko Widodo saat memanggil saksi-saksi bagi Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan. Surat tembusan itu sudah diterima oleh istana.

KPK sudah melayangkan surat panggilan sesuai prosedur. KPK mengingatkan, sidang praperadilan tak mempengaruhi proses penyidikan yang tengah berjalan.

Kepala Lembaga Pendidikan (Kalemdikpol) Polri Komjen Budi Gunawan dipastikan tidak akan memenuhi panggilan pertama dari KPK terkait perkara rekening gendut yang menjeratnya.

Pengajuan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI memantik kontroversi. Ke mana Megawati Soekarnoputri?