Ketua MK Mahfud MD memandang putusan MA terkait PK MA yang membatalkan hukuman mati merupakan wewenang hakim. Jadi apapun keputusan hakim adalah benar dan adil di mata hukum.

Kaukus Masyarakat Peduli Anak dari Kejahatan Narkoba menyayangkan putusan yang dilakukan oleh Hakim Agung Imron Anwari dkk. Pihak Kaukus meminta Komisi Yudisial (KY) untuk menyelidki transfer keuangan lewat bantuan PPATK pada rekening hakim Imron Anwari.

Satu persatu Mahkamah Agung (MA) memberikan 'bonus' kepada para gembong narkotika yang hidup dibui. Berkali-kali pula Badan Nasional Narkotika (BNN) menyatakan penyesalannya atas putusan tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Hukuman Mati menyambut baik langkah hakim MA yang membatalkan hukuman mati dengan alasan hukuman mati inkonstitusional.

Cerita hakim agung Brigjen TNI (Purn) Imron Anwari cs belum selesai. Imron Anwari cs membebaskan bandar narkotika, Naga Sariawan dari hukuman 17 tahun menjadi hukuman bebas. Duh!

KPAI akan mendatangi Komisi Yudisial (KY) terkait hukuman mati yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) kepada para gembong narkoba. KPAI akan meminta KY menginvestigasi keputusan pembatalan tersebut.

MA membatalkan vonis mati gembong narkotika dengan alasan melanggar UUD 1945 dan HAM. Putusan ini pun dinilai melanggar konstitusi dan batal demi hukum.

Kegerahan publik atas putusan MA yang membatalkan vonis mati gembong narkotika dengan alasan HAM memuncak. Cepat atau lambat, putusan-putusan ini akan berdampak sistemik.

LSM Imparsial yakin Indonesia tidak akan berubah seperti Meksiko dalam bisnis kartel narkoba. Hal ini terkait dukungan menolak hukuman mati meski terhadap gembong narkoba sekalipun.

Pro kontra belum juga kelar, MA kembali membatalkan vonis mati kepada gembong narkoba sindikat internasional, Deni Setia Maharwa. Deni terbukti memiliki 3 kg kokain dan 3,5 kg heroin.