KPK bersikukuh amplop Rp 5 juta yang diterima anggota DPR dalam pembahasan RUU Pemerintahan Aceh (PA) termasuk gratifikasi.

KPK nyatakan pemberian amplop terhadap anggota Pansus RUU Pemerintahan Aceh DPR sebagai gratifikasi. Penerima pun terancam pidana seumur hidup.

Djapiten Nainggolan mengaku menerima uang dari KPU Rp 555 juta. Dia mengaku uang itu untuk membiayai tim auditor KPU. Pengakuan Djapiten lucu dan menggelikan.

Teka-teki siapa anggota DPR yang terima dana KPU Rp 120 juta belum terbongkar. FPDIP mendesak KPK mengusut tuntas aliran dana itu. Apa berani?

Pemberian parsel bisa jadi diselewengkan sebagai upaya untuk menyuap pejabat. Sebaiknya, Presiden SBY membuat larangan menteri dan pejabat menerima parsel.