Karena penanganannya dinilai tidak memuaskan, sejumlah pihak meminta KPK untuk mengambil alih kasus Bahasyim Assifie. KPK sendiri siap melakukan supervisi penanganan kasus tersebut.

Kasus rekening gendut yang sudah ditutup kepolisian tidak akan terjadi jika Indonesia menerapkan pembuktian terbalik.

Terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang, Bahasyim Assifie, tidak melaporkan kekayaannya ke dalam LHKPN di KPK. Agar kasus semacam ini tidak terulang, KPK mendukung langkah untuk menelurkan peraturan pemberlakuan pembuktian terbalik.

Terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang, Bahasyim Assifie, menyebut dirinya tidak perlu melapor harta kekayaannya karena uangnya berupa investasi. KPK menggarisbawahi bahwa dalam bentuk apapun harta kekayaan pejabat negara harus dilaporkan.

Sidang Bahasyim telah selesai mendengar saksi dan keterangan terdakwa, Senin (27/12/2010). Dari berbagai saksi dan omongan Bahasyim, terlontar sejumlah fakta yang mendukung  dakwaan jaksa yakni korupsi dan pencucian uang.

Sebagai pejabat negara, Bahasyim Assifiie diwajibkan melapor kekayaanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun hingga Bahasyim diseret ke pengadilan akibat dugaan korupsi, uang Bahasyim belum dilaporkan.

KPK sangat mendukung langkah Satgas yang tengah menggodok aturan  pembuktian terbalik kepada para pejabat agar dapat membuktikan harta yang dimilikinya. Langkah ini dinilai sebagai langkah maju karena selama ini KPK menemukan banyak kejanggalan dalam LHKPN.

Upaya memerangi korupsi terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan membersihkan korupsi di lingkungan eksekutif dan penegak hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya telah diakui kiprahnya oleh negara tetangga. Salah satunya Vietnam yang mencontoh KPK dalam tata cara pelaporan harta pejabat negara.

Pejabat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meneken komitmen untuk menolak pemberian gratifikasi. Penandatanganan komitmen ini dilakukan di depan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK).