Anda belum bisa memahami dalil sebagian anggota Komisi III DPR menolak Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menghadiri rapat bersama Pimpinan KPK? Tak perlu minder.

Keputusan Pimpinan KPK tidak memenuhi undangan rapat dari Komisi III DPR didukung 'senior'-nya, Erry Riyana Harjapamengkas. Erry menilai keputusan itu sebagai keteguhan mematuhi hukum dan menjaga independensi KPK.

KPK tidak hadir dalam rapat dengan Komisi III DPR dengan alasan ada pertemuan dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Komisi III kemudian menggelar rapat internal untuk menyikapi ketidakhadiran KPK.

Wakil Ketua DPR RI Tjatur Sapto Edy menilai status tersangka Bibit-Chandra akan hilang seiring dikeluarkannya deponeering atas kasus kedua pimpinan KPK ini. Karenanya, Komisi III DPR tidak berhak menolak kehadiran Bibit-Chandra ke DPR.

Kehadiran dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dalam rapat kerja ditolak oleh Komisi III DPR. Penolakan ini dianggap sebagai bukti nyata lembaga lesislatif tersebut tidak pro akan pemberantasan korupsi, tetapi justru berupaya melemahkan KPK.

FPDIP dan FPKS menolak kehadiran Bibit-Chandra. Pernyataan penolakan itu salah satunya digaungkan oleh anggota FPKS Nasir Djamil dan anggota FPDIP Gayus Lumbuun. Namun, ternyata keduanya mencla-mencle.

Keputusan rapat Komisi III DPR untuk menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, membuka babak gelap baru bagi KPK. Yaitu resminya dimulainya upaya Kriminalisasi KPK babak II.

Keputusan Komisi III DPR menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dalam rapat, bisa dinilai telah melanggar tata tertib DPR. Masyarakat dapat mengadukan mereka kepada BK DPR agar diproses sebagai kasus pelanggaran kode etik.

Keputusan rapat internal Komisi III DPR menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Keputusan itu juga indikasi bahwa sebagian politisi diam-diam menyimpan kecemasan terhadap sepak terjang KPK.

Politisi di Senayan masih mempermasalahkan status hukum Bibit-Chandra meskipun telah ada penetapan deponeering bagi keduanya. Namun Komisi III tidak bermaksud mengamputasi KPK.