Sebagian warga yang menghuni kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara, enggan direlokasi ke Rusunawa Marunda. Padahal mereka sudah diiming-imingi hunian dengan sewa murah beserta isinya. Lalu bagaimana kiat Jokowi agar mereka mau pindah dari Waduk Pluit?

Pembebasan tanah menjadi kendala dalam pelaksanaan normalisasi Sungai Pesanggrahan. Saat ini pekerjaan dilakukan di atas tanah Pemda DKI Jakarta dan tanah beberapa pengembang perumahan.

Warga Pluit yang tinggal di lokasi waduk enggan dipindah dari rumahnya. Meskipun Pemprov DKI sudah menawarkan fasilitas yang cukup menggiurkan bagi warga yang mau pindah.

Warga Pluit yang tinggal di sekitar bantaran waduk diminta Gubernur DKI Jokowi untuk pindah. Hal ini dilakukan untuk normalisasi fungsi waduk.

PT PLN (Persero) menyatakan telah mengalami kerugian Rp 72 miliar karena terendamnya sekitar 1.847 gardu akibat banjir sejak Kamis (17/1/2013) hingga Kamis (24/1/2013).

Pemerintah akan menormalisasi Sungai Ciliwung dengan merelokasi para warga yang tinggal di sekitarnya ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Apakah akan tepat sasaran?

Jika warga Waduk Pluit menolak pindah, akan dicari alternatif lain.

Terminal Pasar Minggu dan Depo KA Manggarai jadi bakal calon lokasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk relokasi warga bantaran Ciliwung.

Wagub Basuki T Purnama merencanakan akan membuka jalur laut antara Muara Baru hingga Marunda. Selain untuk memudahakan relokasi warga Muara Baru ke rusun Marunda, hal tersebut juga dapat memudahkan akses ke wilayah Marunda yang saat ini sulit dilalui.

Dua rusun disiapkan bagi warga bantaran Sungai Ciliwung yang nantinya warga tersebut akan dikenakan biaya sewa tak lebih dari Rp 200.000/bulan untuk tipe 36.