Sejak satu tahun berdirinya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum ada kinerja.  Kurangnya perhatian dari pemerintah membuatnya tidak dapat jalankan tugasnya.

Testimoni Ketua nonaktif KPK Antasari Azhar yang menyatakan adanya dugaan suap di KPK, patut diragukan. Bisa saja ada berbagai kepentingan untuk melemahkan dan meruntuhkan KPK dengan beredarnya testimoni tersebut.

KPK didesak untuk segera melaporkan Antasari Azhar ke polisi. Antasari jelas-jelas melanggar UU KPK, yakni menemui tersangka korupsi kasus Masaro, Anggoro Widjaja, di Singapura.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir sejumlah penyimpangan dalam sumbangan dana kampanye ke pasangan capres-cawapres. Salah satunya, tak disertai NPWP. Bawaslu didesak menindaklanjuti temuan tersebut.

Testimoni Antasari Azhar dinilai melanggar hukum. Sesuai isi testimoni yang beredar, Antasari mengaku menemui tersangka kasus korupsi Anggoro Widjaja. Sesuai UU, KPK bisa melaporkan Antasari ke polisi.

ICW mengusulkan agar komposisi hakim ad hoc lebih mendominasi dibanding hakim karir. Permintaan ini mengacu pada maraknya putusan bebas terhadap kasus korupsi yang terjadi di pengadilan umum.

Sabar dan tidak mengeluh. Itulah 'jurus jitu' Depag menghadapi kekurangan dalam penyelenggaraan haji. Faktor psikologis itu dinilai menjadi kendala perbaikan haji.

Kampanye antikorupsi boleh bergelora, tapi 'semangat' membebaskan koruptor tetap jalan terus. Sepanjang Januari-Juli 2009, pengadilan umum di seluruh Indonesia telah membebaskan 153 dari 222 terdakwa kasus korupsi.

Testimoni Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar yang beredar, jika benar, dinilai lemah. Antasari sebaiknya fokus pada kasus yang menjadikannya tersangka, bukan mencari kasus baru dan menyeret pimpinan KPK yang lain.

Bawaslu menegaskan persepsi mereka terhadap deskripsi penyumbang dana asing pada pilpres sudah benar dan sesuai dengan UU. Hal tersebut menyusul bantahan tim SBY-Boediono bahwa BTPN adalah Bank Umum Nasional bukan Bank Asing.