7 narapidana korupsi menggugat Surat Keputusan (SK) pengetatan remisi yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM. Gugatan tersebut nyatanya dimenangkan para penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Keputusan PTUN Jakarta yang menerima gugatan tujuh terpidana kasus korupsi telah membatalkan SK Kemenkum dan HAM tentang pengetatan remisi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menyarankan pemerintah agar menerima putusan tersebut dengan legowo.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menilai kebijakan pengetatan remisi koruptor terlihat jelas untuk kepentingan politis.

Putusan PTUN Jakarta yang membatalkan SK Pengetatan Remisi menunjukan pemerintah tidak profesional dalam memerintah. " Tidak profesional dan mempermainkan hukum," kata Akil Mochtar.

Kementerian Hukum dan HAM akan mematuhi keputusan (PTUN) Jakarta. Selain itu, Kemenkum HAM tetap semangat dan akan terus menyempurnakan peraturan yang pro pemberantasan korupsi itu.

Kemenkum HAM akan mematuhi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan pengetatan remisi koruptor. Ke depan, Kemenkum HAM akan menyempurnakan peraturan yang pro pemberantasan korupsi itu.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menerima gugatan tujuh terpidana kasus korupsi terhadap pengetatan remisi yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM. Partai Golkar menyambut gembira.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah membatalkan Surat Keputusan Menkum HAM tentang pengetatan remisi batal. Tanggapi hal itu, Komisi III DPR mendesak agar SBY mencopot Menkum HAM.

Senyum Yusril selaku pengacara 7 terpidana korupsi yang berhasil membatalkan SK yang dikeluarkan oleh Menkum HAM ditanggapi dingin Denny Indrayana. "Putusan ini melukai rasa keadilan masyarakat," kata Denny.

Muka sumringah terpancar dari Yusril Ihza Mahendra. Usahanya berhasil membatalkan SK yang dikeluarkan oleh Menkum HAM. Lalu mengapa pengetataan remisi bagi terpidana korupsi dihapus?