Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) harus diubah. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya persoalan praktik suap yang melibatkan aparat penegak hukum.

Komisi III meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajukan tambahan anggaran untuk perbaikan kondisi lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sebab, sebagian besar kondisi lapas sudah tidak representatif lagi untuk menampung narapidana.

Keberadaan M Nazaruddin sampai kini masih misteri. Namun dikabarkan saat ini tim sedang menjemput Nazaruddin untuk nantinya dibawa ke Indonesia. Tapi lagi-lagi informasi itu dibantah oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto.

Kemenkum HAM telah membentuk tim guna mengecek posisi keberadaan Nazaruddin. Namun pihak Kemenkum HAM hanya melakukan pelacakan dan tidak akan melakukan penangkapan.

HMI MPO cabang Jakarta meminta kasus Sisminbakum dengan tersangka Yusril Ihza Mahendra segera dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa harus melihat fakta putusan terhadap tersangka Sisminbalum lainnya.

Kemenkum HAM melalui Ditjen Imigrasi telah mendeteksi lokasi Nazaruddin. Untuk melakukan penelusuran lebih lanjut, Kemenkum HAM dan Polri akan mendatangi tempat-tempat di negara tertentu.

M Nazaruddin begitu licin menghindari kejaran aparat penegak hukum. Namun sampai sejauh ini, belum bisa memastikan apakah sang buronan memiliki paspor ganda.

Hari ini seleksi pimpinan KPK tahap penulisan makalah digelar. Menkum HAM yang juga merupakan Ketua Pansel KPK, Patrialis Akbar, mengingatkan tulisan tangan dari peserta supaya dapat dibaca.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) kembali masuk sebagai salah satu jenis produk peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam perubahan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Panitia Seleksi akan menelusuri nama-nama calon pimpinan KPK yang disebut Muhammad Nazaruddin telah melakukan pelanggaran etik