Upaya pemerintah memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) di bawah umur yang ditahan di Australia membuahkan hasil. Puluhan tahanan anak itu dipulangkan ke Tanah Air.

Baleg DPR sudah mengetuk palu memutuskan penghentian pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK. Tapi selama UU masih tercantum dalam program legislasi nasional (Prolegnas), revisi masih dapat dilakukan kembali.

Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama perwakilan pemerintah yakni Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin akan membahas nasib revisi UU KPK dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Baleg DPR telah sepakat untuk menghentikan pembahasan atas usulan perubahan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Meski telah dihentikan, bukan berarti UU itu dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya menyepakati menghentikan pembahasan usulan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Kesimpulan ini diambil setelah 9 fraksi sepakat dengan kesimpulan panja UU KPK.

Proses hukum terhadap Hakim Puji yang ditangkap ketika berpesta narkoba harus berlanjut. Tahap ini sepenuhnya wewenang kepolisian dan jaksa, belum melibatkan peran Kementerian Hukum dan HAM.

Asep Irawan, Ketua Majelis Hakim yang memvonis mati Deni, tak sependapat dengan alasan pemberian grasi oleh Presiden SBY. Asep menyatakan, Deni sudah beberapa kali menyelundupkan narkoba ke luar negeri, sebelum akhirnya ditangkap.

Menkum HAM Amir Syamsuddin menyatakan Presiden SBY memberi grasi kepada Deni Setia Maharwa karena terpidana kasus narkoba itu dalam kondisi kepepet terkait kondisi ekonominya. Ketua Majelis Hakim yang memvonis hukuman mati Deni, Asep Irawan menyebut alasan itu sama sekali tidak relevan.

Pemberian grasi oleh Presiden SBY kepada salah seorang terpidana kasus narkoba, Deni Setia Maharwa, menjadi perdebatan. Pemerintah mengungkapkan pemberian grasi kepada Deni dilatarbelakangi kondisi ekonomi Deny yang lemah, yaitu dia harus mencicil mobil.

Pemerintahan Presiden SBY mengaku tetap serius memerangi narkotika. Selama kurun menjabat presiden, SBY telah menolak 119 permohonan grasi gembong narkoba yang sampai ke mejanya.