Mereka adalah anggota koalisi yang pada pemilihan kepala daerah Juli lalu mendukung Fauzi Bowo.

Partai Gerindra menilai DPRD DKI Jakarta seharusnya mendukung ajuan APBD 2013 yang disusun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Keberhasilan Jakarta juga merupakan keberhasilan seluruh fraksi di DPRD DKI.

Menurut pengamat politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto, APBD DKI Jakarta tertunda disahkan karena manuver politik parpol koalisi yang mendukung Foke di Pilgub DKI lalu.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menanggapi baik laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan tersebut menyebut Jakarta sebagai daerah dengan indikasi tertinggi korupsi APBD.

"Dulu pernah saya minta (data) supaya bisa kita tindaklanjuti, tapi data itu kan rahasia. Saya sarankan silakan saja diproses, tindaklanjuti oleh PPATK. Kalau ada unsur pidana, silakan diproses hukum, itu lebih baik," ujar Mendagri Gamawan Fauzi.

Mendagri Gamawan Fauzi mengirim surat teguran kepada 3 gubernur termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Berikut penjelasan Mendagri.

Jokowi angkat bicara seputar teguran Mendagri Gamawan Fauzi tentang APBD 2013 yang belum rampung. Jokowi menerima teguran itu dengan lapang dada.

Mendagri melayangkan surat teguran kepada Pemprov DKI. Teguran soal laporan APBD 2013 yang tak kunjung selesai. Pembahasan APBD itu molor karena pergantian kepemimpinan dari Jokowi ke Fauzi Bowo. Apa kata DPRD?

Wagub DKI Basuki Tjahja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengaku mendapat teguran dari Mendagri Gamawan Fauzi. Teguran itu terkait APBD 2013 yang belum rampung. 

"Tapi memang bukan biaya sedikit. Bisa jadi pertimbangan apakah menggunakan APBD atau skema keuangan lainnya. Itu yang masih dibahas," katanya.