Berbagai kelemahan yang tersimpan dalam RUU Intelijen dianggap sebagai buntut tidak selesainya RUU KUHAP. Alhasil, menurut sejumlah aktivis HAM, RUU Intelijen yang bersifat khusus dapat melangkahi RUU KUHAP yang bersifat umum namun yang disahkan.

Kewenangan bagi intelijen menangkap dan memeriksa siapa saja yang dicurigai membahayakan keamanan negara, sangat rawan penyelewengan dan melanggar HAM. Aturan dalam RUU Intelijen itu bisa menjadi dalih hukum untuk membenarkan tindak penculikan.

Jaksa Agung Basrief Arief tidak mempermasalahkan jika memang kewenangan penuntutan perkara tipikor diserahkan kepada Kejaksaan. Sesuai Undang-Undang, kewenangan penuntutan memang sudah menjadi tugas utama jaksa sebagai penuntut umum.

Terdakwa kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir walk out dari ruang sidang. Ba'asyir kompak dengan semua kuasa hukumnya yang sejak sidang sebelumnya juga walk out gara-gara menolak teleconference saksi.

Kejagung telah menerima berkas perkara korupsi dan pencucian uang dengan tersangka Roberto Santonius Mabes Polri. Saat ini, berkas perkara tersebut tengah diteliti oleh tim jaksa peneliti pada Jampidsus.

Sudjono Budiono, anggota Komisi C DPRD Bojonegoro yang tertangkap basah bermain judi bersama 5 orang rekannya bisa menghirup udara bebas. Alasan pembebasan itu, karena politisi Partai Hanura itu hanya sebagai penombok.

Di dalam pemeriksaannya untuk kasus dugaan korupsi dana APBD kali ini, Mochtar Mohammad mengajukan saksi meringankan kepada penyidik KPK. Ada 100 saksi dengan 27 diantaranya adalah kiai yang diajukan Walikota Bekasi itu.

Kejaksaan Agung telah memeriksa berkas jaksa Cirus Sinaga dalam kasus dugaan mafia hukum penanganan perkara pencucian uang dan penggelapan Gayus Tambunan. Berkas perkara dari penyidik Polri dinilai belum lengkap atau P18.

Hari ini tim jaksa peneliti pada Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menentukan sikap terhadap berkas perkara Jaksa Cirus Sinaga terkait kasus dugaan mafia hukum dalam penanganan perkara pencucian uang dan penggelapan Gayus Tambunan.

Korps Adyaksa siap menyeret 3 mantan bawahan Komisaris Jenderal Susno Duadji ke kursi pesakitan. 3 Orang itu dianggap bekerjasama dengan Susno mengkorupsi dana pengamanan Pilkada Jabar.