Selama ini pemerintah hanya sibuk melakukan penempatan TKI keluar negeri untuk mengurangi pengangguran secara instan. Namun, dari aspek perlindungan dan pembinaan masih terabaikan. Perlu atase sosial (wellfare atase)?
Masih diberlakukannya sistem outsourcing oleh pemerintah dalam pengiriman TKI ke luar negeri disesalkan banyak pihak. Sebab, outsourcing menjadi salah satu akan persoalan TKI di luar negeri.
Pemerintah Malaysia didesak untuk lebih melindungi para pekerja asing di negeri jiran tersebut. Desakan itu disampaikan organisasi HAM Amnesty International yang berbasis di London, Inggris.
Kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan signifikan, dari tahun 2008 ke 2009 hingga Januari 2010, meningkat hampir 3 kali lipat. Kekerasan terhadap perempuan tertinggi terjadi di Jawa Timur.
Kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan signifikan, dari tahun 2008 ke 2009 hingga Januari 2010, meningkat hampir 3 kali lipat. Kekerasan terhadap perempuan tertinggi terjadi di Jawa Timur. Sementara Jakarta menduduki nomor 2.
Sayangnya, baik pemerintah Indonesia dan Malaysia kurang menghargai jasa dan kontribusi mereka. Status buruh migrant atau para TKI masih dianggap rendah, atau bahkan secara ekstrim dikatakan sebagai budak (Slaver/Maid).
Eksploitasi terhadap BMI terus berlangsung. Indonesia didesak untuk bisa menandatangi ratifikasi Konvensi Migran 1990 untuk mewujudkan perlindungan hak BMI dan keluarganya.
Isu perlindungan HAM terhadap buruh migran menjadi perhatian penting Depkumham. Selain dalam rangka memperingati hari HAM Sedunia, Depkumham menilai masih banyak persoalan HAM yang menimpa buruh migran Indonesia.
Bank Negara Indonesia (BNI) menggandeng Perum Perumnas dalam bidang skema penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bagi pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI.