Kemenhub melarang pengoperasian transportasi pelat hitam berbasis aplikasi Internet. Saham perusahaan transportasi lain hari ini melonjak.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menilai telah terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara tranportasi berbasis online dan tradisional. Kasus ini pun membuat sang wasit persaingan usaha turun tangan untuk investigasi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang pengoperasian transportasi pelat hitam berbasis aplikasi internet.

Kemenhub melarang seluruh operasi ojek online karena dinilai ilegal dan meminta polisi menindak. Lalu apa kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti?

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) ikut angkat bicara soal persaingan usaha antara moda transportasi berbasis online seperti Go-Jek, GrabTaxi, dan Uber dengan moda transportasi tradisional.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan angkat bicara untuk meluruskan tudingan diskriminasi perlakuan antara ojek online dengan ojek pangkalan. Menurutnya, ini yang membedakan antara keduanya.

Go-Jek, GrabBike, dan layanan sejenisnya memang telah resmi dilarang Kementerian Perhubunganan. Namun, kalau aplikasi transportasi itu mau kembali beroperasi seperti sediakala, ada syarat yang harus dipenuhi.

Go-Jek dan transportasi sejenisnya dilarang oleh Kemenhub lantaran tak sesuai dengan regulasi. Lalu bagaimana dengan ojek pangkalan?

Kementerian Perhubungan telah melarang layanan transportasi berbasis aplikasi online seperti Uber, Go-Jek, Go-Box, GrabTax, GrabCar, Blu-Jek serta Lady-Jek dan sejenisnya. Ini dasar aturannya!

Kemenhub melarang layanan transportasi berbasis aplikasi Internet seperti Uber Taksi, Go-Jek, Go-Box, Grab Taksi, Grab Car, Blu-Jek serta Lady-Jek dan sejenis.