"Setgab dibentuk memang bukan untuk menyeragamkan pandangan semua anggota. Tetapi kalau sering berbeda pendapat, ya sesungguhnya kurang elok," ujar Anas Urbaningrum.

"Saya rasa pergerakan mereka terkait erat dengan 2014. Meski di koalisi, mereka kan juga merasa perlu untuk menyusun persiapan," tutur anggota DPR dari Fraksi PAN, Riski Sadiq.

PKS tidak tahu menahu tentang adanya keputusan Setgab koalisi yang menyetop pengusukan Hak Angket DPR soal Mafia Perpajakan. Sikap PKS tetap sama untuk mendorong penggolan hak pamungkas DPR itu.

PKS membantah bahwa pihaknyalah yang memaksakan larangan anggota DPR pergi ke tempat pelacuran dan perjudian dalam draf Peraturan DPR tentang Kode Etik. Rancangan aturan itu adalah hasil studi banding anggota BK ke Yunani beberapa waktu lalu.

Partai Demokrat kembali menyerukan bagi partai-partai anggota Sekretariat Gabungan Partai Koalisi yang tidak nyaman untuk keluar. Hal ini menyusul ketidaksepahaman anggota Setgab terkait pengusulan Hak Angket DPR soal perpajakan.

Perseteruan antara Gayus Lumbuun dengan mantan koleganya di BK DPR belum berakhir. Dia menggugat kepatutan anggota BK DPR yang merancang revisi kode etik dengan mengungkit kasus tari perut.

Rapat paripurna ke-20 DPR yang dipimpin oleh Priyo Budi Santoso dihujani interupsi. Politisi Golkar itu tidak mengagendakan pengumuman terkait hak angket mafia pajak.

Sehari setelah libur nasional perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, DPR kembali menggelar sidang paripurna. Saat sidang dibuka, hanya 310 legislator yang hadir dari 560 anggota yang terdaftar.

Sikap Fraksi PKS terhadap penolakan Bibit-Chandra di Komisi III DPR mulai melunak. PKS menyerahkan keputusan terkait penolakan Bibit-Chandra ke rapat pleno Komisi III.

Komisi III DPR akan segera membahas masalah penolakan Bibit-Chandra dengan para pimpinan DPR, fraksi serta anggota komisi III. Rapat tersebut akan dilaksanakan besok Selasa (8/2) atau paling lambat esok lusa.