Anggota Komisi VII DPR, Tri Yulianto, lima jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat keluar, Tri menolak berkomentar terkait THR dari SKK Migas untuk anggota dewan.

Ketua Komisi VII bidang energi Sutan Bhatoegana mengaku tak tahu menahu soal permintaan THR ke Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Sutan juga menepis adanya ancaman ke BUMN itu dari DPR bila tak ada setoran uang. 

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Tri Yulianto. Tri akan diperiksa terkait kasus gratifikasi di Kementerian ESDM dengan tersangka Waryono Karno.

"Saya ingin tegaskan seluruh wartawan yang hadir di sini bahwa tidak sepeserpun uang yang saya berikan THR kepada komisi VII," ujar Karen.

Isu 'jatah' DPR pada BUMN menyeruak kembali saat kasus mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengaku memberikan THR kepada DPR. Menteri BUMN Dahlan Iskan juga pernah mengalami dimintai uang oleh DPR saat menjadi dirut PLN dan konsekuensinya.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan merupakan salah satu bos BUMN yang berani menolak permintaan dari Anggota DPR.

Kasus suap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menguak pemberian dana Tunjangan Hari Raya (THR) ke sejumlah anggota Komisi VII DPR. Benarkah THR untuk DPR hal yang biasa?

KPK terus menelusuri pihak-pihak yang diduga mengetahui kasus gratifikasi di kementrian ESDM. Kali ini, penyidik kembali memanggil dan memeriksa Dirut Pertamina, Karen Agustiawan untuk tersangka Waryono Karno. 

Keterangan Eks SKK Migas Rudi Rubiandini mengenai adanya uang THR ke Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana, dibantah oleh politikus Demokrat tersebut. Sedangkan KPK, masih fokus menggali keterangan Rudi.

Sutan Bhatoegana membantah bahwa dia dan rekan-rekannya di Komisi VII menerima THR dari Rudi Rubiandini, eks Kepala SKK Migas. Beranikah dia sumpah pocong bahwa uang memang tidak dia terima?