Dua hari lagi mantan Menkeu Sri Mulyani terbang ke Washington DC. Sebelum hijrah, dia akan buka-bukaan soal mafia hukum bertempat di PPATK.

Kementerian Hukum dan HAM mewacanakan pembebasan tahanan politik (tapol) di Papua. Tidak semua tapol tersebut ditahan karena alasan subversif melakukan tindakan separatisme.

Menkum HAM Patrialis Akbar enggan mengomentari pidato Menkeu Sri Mulyani soal korban perkawinan politik. Patrialis mengaku, kalau sudah masuk ranah politik, dia memilih tutup mulut.

Penyidik independen yang direkrut langsung oleh KPK diharapkan mampu memberikan perubahan yang lebih baik dalam uapaya pemberantasan korupsi. Namun, Menkum HAM Patrialis Akbar masih pesimis soal hal tersebut.

Proses pembebasan Abdullah Sunata jadi sorotan. Sunata divonis 7 tahun pada 1 Mei 2006, tapi pada 2009 dia dibebaskan. Namun, Menkum HAM Patrialis Akbar meminta agar proses pembebasan narapidana teroris lebih berhati-hati.

Pernyataan Menkum HAM Patrialis Akbar yang memprioritaskan ekonomi mapan sebagai syarat calon pimpinan KPK, menuai kritik. Syarat mapan dinilai terlalu klise untuk jabatan pimpinan KPK.

Tokoh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicolas Jouwe resmi kembali ke pelukan Ibu Pertiwi, menjadi warga negara Indonesia (WNI). Sertifikat kewarganegaraan itu diserahkan kepada Nicolas oleh Menkum HAM Patrialis Akbar.

Tim Densus 88 Mabes Polri bekerjasama dengan Ditjen PAS Kemenkum HAM baru saja memindahkan 2 terpidana mati teroris ke LP Nusakambangan. Mereka sebelumnya sempat mendekam di LP Cipinang, Jakarta Timur.

Tawaran Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang menjanjikan akan memberikan pekerjaan bagi para korban tragedi 1998 dinilai terlalu klise. Semestinya, Patrialis lebih dulu mengusahakan agar kasus tragedi 1998 terungkap.

Tiga orang-orangan sawah ikut mewarnai aksi seribuan mahasiswa Trisakti yang memperingati Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 di Istana Merdeka. Boneka itu menggambarkan pengusutan kasus Trisakti yang mandek 12 tahun.