ICW menyatakan, RUU Rahasia Negara menyimpan sejumlah pasal yang kontraproduktif dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air. ICW meminta DPR untuk menghentikan Pembahasan RUU Rahasia Negara.

Pernyataan Wakil Ketua Bidang Kesra DPP Partai Demokrat (PD), Taufan Hunneman, yang meminta SBY untuk merombak pimpinan KPK dinilai keliru dan menyesatkan. Agar tidak timbul salah kaprah, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak PD untuk klarifikasi.

Kesepakatan Panitia Kerja (Panja) DPR RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) tentang pembentukan pengadilan di 33 Provinsi dinilai akan menimbulkan masalah. Masalah yang utama adalah sulitnya mencari hakim berkualitas.

Pernyataan Wakil Ketua Bidang Kesra DPP Partai Demokrat, Taufan Hunneman, yang meminta SBY untuk merombak pimpinan KPK menuai protes keras. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pernyataan itu keliru dan menyesatkan.

Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi (KPPK) mendesak anggota DPR agar segera mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor sebelum 30 September 2009. Pendemo pun menyemprot gerbang Gedung DPR dengan racun tikus.

DPD menggelar seminar bersama Polri, KPK, dan Kejagung membahas pemberantasan korupsi. Beragam masalah pemberantasan korupsi diungkap dalam dialog sehari ini.

Antasari Azhar tidak lama lagi akan dicopot sebagai Ketua KPK, karena telah berstatus sebagai terdakwa kasus pembunuhan Nasruddin. Namun, ICW yakin tidak akan kekosongan pimpinan KPK dan menolak adanya seleksi Ketua KPK lagi.

Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi mendesak DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Alasannya, pemberantasan korupsi melalui pengadilan umum justru dianggap telah membebaskan para pelakunya.

Mahkamah Agung (MA) akhirnya menetapkan 6 hakim baru di Pengadilan Tipikor. Mereka akan menggantikan hakim lama yang dipindahkan ke daerah lain.

Hakim Pengadilan Tipikor tidak lagi mendapat gaji ke-13. Padahal selama tiga tahun terakhir, para hakim di Pengadilan Tipikor selalu mendapatkannya. Hal ini dinilai sebagai upaya pelemahan terhadap Pengadilan Tipikor.