Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sudah final dan sudah ditandatangani. UMK 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.923.157 dan telah diajukan ke Gubernur Jabar.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur geram dengan sikap Gubernur Jawa Timur Soekarwo, yang dinilai tidak tegas menyelesaikan persoalan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi menolak memenuhi permintaan buruh untuk meninjau ulang keputusan penetapan UMP DKI sebesar Rp 2,4 juta. Jokowi memiliki 3 alasan untuk mempertahankan keputusannya soal UMP.

Hasil audiens antara perwakilan buruh dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil soal UMK mengalami deadlock. Buruh menolak usulan wali kota sebesar Rp 1.923.157. Mereka keukeuh meminta Rp 2,7 juta. Kalaupun turun mentok di Rp 2.173.650.

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014 di daerah ring I diusulkan mencapai antara Rp 2,2 juta hingga Rp 2,37 juta. Namun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur bersikukuh UMK untuk ring I sebesar Rp 1.914.000.

Hingga saat ini buruh masih beraksi di gerbang Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana. Mereka masih menunggu pernyataan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terkait keputusan Upah Minimum Kota (UMK) Bandung.

Puluhan buruh tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu menggelar aksi di depan pendopo dan Balaikota Malang. Mereka menuntut Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) sebesar Rp 2 juta.

Krisis ekonomi global nyatanya berdampak serius pada kelanjutan industri kayu dan pengolahan kayu di Indonesia. Salah satunya ekspor yang lesu.

Jelang batas akhir penyerahan UMK ke Gubernur Jabar Rabu 20 November, seribuan buruh Kota Bandung demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (18/11/2013). Praktis jalan Aceh depan gedung dewan ditutup.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjanjikan angka UMK (upah minimum kota) akan dikeluarkan pada Senin (18/11/2013) lusa. Ia menyatakan, angka UMK nanti lebih besar dari angka KHL (komponen hidup layak).