Pengacara Budi Gunawan mempermasalahkan penetapan status tersangka kliennya karena jumlah pimpinan KPK tidak lengkap. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berujar jumlah pimpinan KPK 5 orang bukanlah suatu keharusan.

Meski BG sudah disetujui DPR untuk dilantik menjadi Kapolri, namun tak ada Undang-undang yang mengharuskan Jokowi melantik calon tunggal itu.

PN Pandeglang memvonis bebas tiga nelayan miskin yang dipenjara polisi hutan karena menangkap 4 ekor udang. Majelis hakim persidangan mendapat respon positif dari berbagai pihak.

Tim 9 telah memberikan usulan solutif kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan. PDIP yang memang sejak awal menjadi motor pendukung Komjen Budi justru memberikan sindiran untuk Tim 9.

Pemprov DKI diminta untuk berhati-hati dalam membelanjakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rp 73,083 triliun yang telah disahkan DPRD kemarin. Pemprov harus taat dan tertib dalam penggunaan agar tidak tersandung masalah hukum.

Komisi III DPR menggelar seminar sehari yang menghadirkan seluruh petinggi penegak hukum‎ mulai dari Kejaksaan, Polri, BNN, Komnas HAM dan lainnya, namun KPK tak hadir.

Kinerja dan integritas Sutarman diapresiasi oleh PPP. Selanjutnya, prestasi Sutarman harus dijaga dan dilanjutkan oleh Badrodin Haiti yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri.

Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sedang menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. Dari 53 anggota, ada 18 orang anggota Komisi III yang tak ikut menguji Budi.

Ketum MUI Din Syamsuddin bersedia menjadi mediator islah bagi Partai Persatuan Pembangunan. Kesediaan ini pun ditanggapi positif oleh kedua kubu yang berseteru di internal partai tersebut.

Fraksi PPP MPR RI menggelar acara Halaqah Kebangsaan untuk merefleksikan kegiatan di akhir tahun. Halaqah atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti pembinaan itu pun dihadiri oleh kedua kubu yang berseteru di PPP, kubu Romahurmuziy (Romi) dan Djan Faridz.