Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terus memantau pengusutan kasus Gayus Tambunan. Bukan hanya di lingkungan kepolisian, tetapi juga di lingkungan Kejagung dan MA.

Prof Dr Hikmahanto Juwana terpilih sebagai salah satu anggota Komite Pengawas Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan. Lembaga ini nantinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pajak. Pelantikan anggota KPP dilakukan pada 19 Maret 2010 lalu.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta mengaku kecolongan atas kasus Hakim Tinggi Ibrahim. Wakil ketua PT TUN, Suhardoto menyatakan selama telah dilakukan pengawasan atas kinerja hakim dan staf.

KY tetap akan memeriksa hakim PN Tangerang yang mengadili Gayus Tambunan. Sebelumnya, MA mengaku sudah memeriksa hakim tersebut dan tidak menemukan penyimpangan.

KY menyatakan prihatin atas tertangkapnya hakim PT TUN Ibrahim oleh KPK atas dugaan suap Rp 300 juta. Hakim bagaimanapun harus memegang teguh kode etik.

Kasus markus pajak Rp 25 miliar diatur rapi bak sebuah orkestra yang dipimpin seorang dirijen. Nah, menurut Susno Duadji, Andi Kosasihl tahu siapa sang dirijen kasus yang menyeret Gayus Tambunan ini.

Komisi Yudisial sudah menerima salinan putusan hakim soal kasus Gayus Tambunan. KY masih akan meneliti terlebih dahulu salinan tersebut.

Komisi Yudisial (KY) akhirnya berhasil mendapatkan salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang membebaskan Gayus Tambunan. KY akan segera memeriksa putusan hakim tersebut.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menyerahkan kepada MA untuk mengusut dugaan penerimaan uang kepada hakim yang memutus perkara Gayus Tambunan. Satgas meminta semua lembaga hukum membentuk tim independen.

Polri diingatkan untuk profesional mengusut dugaan markus yang mendera institusinya. Jangan sampai hasil investigasi Polri berbeda dengan lembaga lain. Itu akan membuat malu Polri.