PPP meragukan informasi tentang Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri. Pernyataan resmi Jokowi saat ini ditunggu publik.

Meskipun masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019, revisi RUU KPK tak masuk prioritas tahun 2015. Menurut Menkum HAM Yasonna Laoly, memang tak urgent untuk segera direvisi dalam waktu dekat.

Dewan Perwakilan Rakyat resmi memasukkan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan UU tentang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019. Apa saja poin-poin yang akan direvisi?

Revisi UU KPK yang ditolak publik pada periode 2009-2014 kini kembali masuk ke Prolegnas 2015-2019. Ternyata yang mengusulkan revisi tersebut untuk dibahas di DPR adalah Fraksi Gerindra.

Ahok malam ini batal mengikuti rapat dengar pendapat dengan dengan Komisi III DPR.

Rencananya, Komisi III DPR menggelar rapat dengan Wakil Gubernur DKI‎ Basuki T Purnama (Ahok). Namun ternyata Ahok tak hadir, dan rapat batal digelar.

Pembunuhan terjadi di kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Semarang. Korban adalah PSK muda yang sedang hamil 3 bulan. Diduga pelaku adalah pasangannya karena sempat dihajar warga sekitar.

Presiden Joko Widodo disebut akan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan Kompolnas juga sudah mengajukan nama baru. PPP minta agar pelacakan rekam jejak sudah selesai di Kompolnas.

Komisi III DPR akan meminta penjelasan dari Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang pertemuan dengan Ketua KPK Abraham Samad. Dari keterangan tersebut, akan terlihat apakah Samad melanggar etika.

Elite Koalisi Indonesia Hebat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka terkait nasib Komjen Budi Gunawan. Meski begitu, PPP menyebut KIH tidak pernah menekan Jokowi untuk melantik Komjen Budi.