Jimly Asshiddiqie akhirnya mendatangi langsung Pansel Pimpinan KPK. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu disambut langsung oleh Menkum HAM, Patrialis Akbar.

Mantan Menkum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar LPSK mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait kasus Susno Duadji. Gugatan tersebut terkait sengketa kewenangan antar lembaga negara, dalam hal ini kepolisian.

Penahanan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji di Rutan Brimob Kelapa Dua dinilai ada konflik kepentingan. Menkum HAM Patrialis Akbar diminta memindahkan Susno ke tempat lain.

Kejagung sudah memilih langkah PK atas penolakan SKPP Bibit-Chandra. Langkah ini merupakan upaya pemerintah menyelamatkan pimpinan KPK itu.

Pansel calon pimpinan KPK menjamin tidak akan menjaring calon yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Semua calon akan dinilai oleh lembaga resmi dan profesional dalam segala aspek.

Istri mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji, Herawati, menemui Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli. Dalam pertemuan 1 jam itu, Herawati menyampaikan curahan hati mengenai penahanan suaminya.

Menkum HAM Patrialis Akbar menyatakan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah belum menyandang status apa pun terkait masalah hukum yang dihadapinya. Dua pimpinan KPK tersebut belum berstatus tersangka maupun terdakwa.

Menkum HAM Patrialis Akbar menolak menyiapkan calon pengganti untuk Bibit-Chandra. Alasannya status hukum kedua pimpinan itu belum jadi tersangka. Kalau dicari penggantinya malah mengganggu kerja KPK.

Kasus Bibit-Chandra kembali menyita perhatian publik. Karena itu agar tidak berlarut-larut, Kejagung perlu mengeluarkan deponeering.

Pemerintah mengaku tak ikut campur dalam keputusan pengadilan tinggi yang menolak SKPP kasus Bibit-Chandra. Putusan tersebut merupakan kewenangan dan hak pengadilan.