Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Tangerang sekaligus ketua majelis hakim kasus Gayus Tambunan, Muktadi Asnun mengaku kecipratan uang dari Gayus Rp 50 juta. Asnun harus segera diproses hukum dan diberhentikan dari jabatannya.

ICW mengkritik langkah MA perihal permintaan sumbangan masjid kepada hakim dan pegawai di lingkungan peradilan. MA harus membatalkan surat edaran itu.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum meminta agar proses pidana dilakukan pada hakim yang mengaku menerima Rp 50 juta dari Gayus Tambunan. Hukuman bukan hanya sebatas kode etik.

Hakim yang menyidangkan Gayus Tambunan yang juga Ketua PN Tangerang Muktadi Asnun mengaku kecipratan uang dari Rp 50 juta. Atas adanya pengakuan itu MA akan segera mengambil tindakan.

Komisi Yudisial (KY) telah meminta keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Tangerang sekaligus ketua majelis hakim kasus Gayus Tambunan, Muktadi Asnun. Hasilnya, Asnun mengaku kecipratan uang dari Gayus Rp 50 juta.

Komisi III DPR melakukan rapat audiensi dengan Mahkamah Agung (MA). Dalam rapat tersebut ketua Komisi III Benny K Harman menyerahkan data mafia hukum yang berada di MA yang diperoleh dari Komisi Yudisial (KY).

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Artalyta Suryani sehingga hukumannya dikurangi 6 bulan. Putusan ini akan dieksaminasi (uji publik) oleh Satgas bekerjasama dengan Komisi Yudisial.

Gayus Tambunan mengaku memberikan uang ke oknum jaksa dan hakim untuk memuluskan kasusnya, melalui tangan pengacaranya Haposan Hutagalung. Keterangan ini telah dibantah Haposan. Namun jika pengakuan Gayus ini terbukti, hakim yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.

Putusan PK atas terdakwa kasus korupsi Artalyta Suryani dinilai Komisi Yudisial (KY) tidak berpihak pada rakyat. KY mengusulkan agar Mahkamah Agung (MA) direvolusi total.

Menilik dari kasus hakim PT TUN Ibrahim yang terlibat kasus suap, KY minta agar lembaganya diberi kewenangan untuk menyadap. Penyadapan hanya dilakukan terhadap hakim-hakim yang diduga terlibat kasus korupsi.