Ketua PN Tangerang, Muhtadi Asnun sempat mengakui menerima uang Rp 50 juta dari Gayus Tambunan dalam pemeriksaan Komisi Yudisial. Namun pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan pengacaranya.

Hakim Muhtadi Asnun memenuhi panggilan tim independen Mabes Polri untuk diperiksa sebagai saksi tersangka Gayus Tambunan. Asnun membawa berkas-berkas putusan yang memvonis bebas Gayus.

Setelah batal diperiksa karena alasan sakit, Hakim Muhtadi Asnun dipastikan hadir pada pemeriksaan besok, Senin (3/5/2010) di Mabes Polri. Hakim kasus Gayus ini siap diperiksa Tim Independen Polri.

Pansel anggota KY rencananya akan bekerja mulai bulan Mei mendatang. Selain sudah menjadwalkan waktu dan persyaratan, Pansel juga sudah membuat anggaran yang akan dipergunakan seleksi anggota KY tersebut.

Tidak lam lagi, masa kerja komisioner Komisi Yudisial (KY) periode 2005-2010 akan habis. 19 Orang panitia seleksi yang sudah terpilih, siap mencari anggota KY yang baru.

Hakim harus melihat UU Pers No 40/199 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tertanggal 30 Desember 2008 dalam menangani sengketa pers. Aturan yang sudah dibuat tentu harus diikuti setiap hakim.

Hakim kasus Gayus Tambunan, Muhtadi Asnun mengaku masih sakit dan memilih pulang ke kampung halamannya di Tuban, Jawa Timur. Akibatnya, Asnun kembali mangkir dari panggilan KY untuk dilakukan pemeriksaan terkait kasus Gayus Tambunan.

Muhtadi Asnun membantah menerima uang dari Gayus Tambunan sebesar Rp 50 juta. Kuasa hukum Asnun, Farhat Abbas, mengatakan pengakuan Asnun muncul karena ada tekanan dari KY. Namun tudingan itu jelas-jelas dibantah oleh KY.

Kemenkeu meninjau ulang hasil proses hukum kasus pajak. Umumnya adalah kasus yang dimenangkan wajib pajak dan khususnya kasus yang pernah ditangani oleh Gayus Tambunan.

Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diusulkan dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM. Namun usulan ini masih menunggu persetujuan Presiden SBY.