Sumber dana partai menjadi wilayah rawan. Tidak heran kalau banyak politikus yang berupaya membangun benteng agar terhindar dari jerat hukum.

M Nazaruddin telah dipecat dari partai dan juga DPR. Kini Partai Demokrat (PD) telah melayangkan surat ke DPR agar proses pergantian antar waktu (PAW) untuk Nazaruddin segera diproses.

Ketua KPK Busyro Muqoddas menjamin kasus korupsi Wisma Atlet dan penangan kasus korupsi lainnya akan tetap bejalan, meski tidak ada lagi 'orang lama' yang akan duduk di pimpinan KPK nanti.

Jika terbukti melanggar, nama-nama yang terlibat dalam kasus M Nazaruddin di internal KPK akan diberikan sanksi kode etik. KPK juga menyerahkan sepenuhnya semua pemeriksaan ke tangan Komite Etik KPK.

Ketua KPK Busyro Muqoddas membantah adanya perpecahan internal di KPK pasca 'nyanyian' M Nazaruddin yang menyebut beberapa nama pimpinan lembaga hukum tersebut. KPK tidak merisaukan isu yang berkembang tentang soliditas di dalam KPK.

"Bukan hal baru ada orang yang jadi tersangka atau terdakwa di KPK, memberikan informasi yang seakan-akan KPK itu juga terkontaminasi masalah korupsi," kata Sekretaris Satgas Mafia Hukum, Denny Indrayana.

Satgas Mafia Hukum pernah menyatakan kesediaannya membantu KPK menangani kasus suap Wisma Atlet SEA Games 2011 Palembang dengan tersangka M Nazaruddin. Namun pimpinan KPK menilai belum perlu bantuan tersebut.

Nazaruddin menuding pimpinan KPK ikut merekayasa kasus dugaan korupsi proyek Wisma Atlet. Benar atau tidak, belum ada yang bisa membuktikannya. Jika tidak benar, KPK harus membuktikannya.

Tudingan Nazaruddin berbuah pembentukan Komite Etik KPK. Diharapkan kerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi tidak terganggu.

"Ya karena memang tidak bisa disamakan. Kasusnya berbeda," jawab Ketua DPP PD, Ulil Abshar Abdalla.