Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus pengadaan UPS untuk 25 SMAN/SMKN oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan masukan dalam penyusunan program kerja dan anggaran untuk R-APBD, karena prosesnya rawan korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) telah resmi melaporkan beberapa oknum anggota komisi E DPRD DKI Jakarta, pejabat di lingkungan pemprov DKI dan pemilik perusahaan yang terindikasi telah melakukan korupsi.

Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, untuk tahun 2015 kali ini akan digelar di Kota Bandung. Kota Kembang terpilih karena dianggap memenuhi syarat terkait pemberantasan korupsi.

Wacana revisi PP tentang remisi napi korupsi yang dilontarkan Menkum HAM bertujuan bahwa pemidanaan hanya pembinaan apakah tepat? Bila pemenjaraan koruptor hanya untuk pembinaan, korupsi akan makin merajalela.

ICW telah melaporkan beberapa oknum komisi E di DPRD DKI dan beberapa pejabat Pemprov DKI ke KPK atas dugaan korupsi penggunaan APBD DKI tahun 2014 terutama di sektor pendidikan.

ICW melaporkan anggota komisi E DPRD DKI Jakarta atas dugaan korupsi penggunaan APBD pada tahun 2014. ICW membawa dua kardus dokumen untuk diserahkan kepada KPK agar bisa langsung dikaji.

Hakim agung Salman Luthan emoh menghukum pendemo antikorupsi yang membawa kutang. Tapi suaranya kalah. Alhasil Fachrurrazi harus mendekam 3 tahun di penjara.

MA memenjarakan Fachrurrazi demonstran antikorupsi selama 3 tahun. Hukuman dijatuhkan karena Fachrurrazi membawa kutang yang digantung di tiang bendera. Hakim agung Salman Luthan memilih DO.

Bareskrim Polri terus menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di 49 sekolah di Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Namun hingga kini penyidik belum memanggil pihak DPRD DKI untuk dimintai keterangannya. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti meminta agar proses penanganan dipercepat.