Setelah terkuak adanya suap yang diterima oleh Ketua Majelis Hakim, Muhtadi Asnun, yang menyidangkan Gayus Tambunan. Kini Komisi Yudisial kembali akan memeriksa dua anggota majelis hakim lainnya. Keduanya diperiksa pagi ini.

Desakan agar hakim penerima suap dalam kasus Gayus Tambunan diproses terus bergulir. Komisi III DPR juga meminta Polri segera menindaklanjuti temuan Komisi Yudisial (KY).

Komisi III DPR telah jauh-jauh hari mencium adanya skandal suap antara Gayus Tambunan dengan hakim yang memutusnya. Bahkan, indikasi suap makin terasa saat vonis bebas diberikan kepada Gayus.

Majelis hakim yang dipimpin Muktadi Asnun menjatuhkan vonis bebas terhadap Gayus Tambunan. Namun belakangan diketahui ada duit Rp 50 juta yang dialirkan oleh Gayus pada Asnun. Di tingkat kasasi, putusan tersebut kemungkinan berubah.

KY dianggap berhasil dalam melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim nakal, termasuk dalam kasus Gayus Tambunan. Untuk itu, Komisi III DPR akan memprioritaskan RUU KY yang saat ini masih mandek.

MA sudah menyimpulkan hakim yang menangani perkara Gayus Tambunan bebas dari suap. Namun, saat dilakukan pemeriksaan oleh KY, ada pengakuan uang Rp 50 juta. Pemeriksaan MA yang masih normatif jadi sorotan.

Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Tangerang sekaligus ketua majelis hakim kasus Gayus Tambunan, Muktadi Asnun mengaku menerima uang Rp 50 juta dari tersangka markus pajak Gayus Tambunan. Uang itu diberikan Gayus ke Asnun untuk sangu (bekal) Umroh.

Setelah mengaku kecipratan uang Rp 50 juta dari Gayus Tambunan, Komisi Yudisial (KY) akan segera mengajukan  ketua majelis hakim kasus Gayus, Muktadi Asnun, untuk diproses ke Majelis Kehormatan Hakim.

Oknum polisi dan hakim di kasus Gayus Tambunan diketahui menerima uang. Bagaimana dengan jaksa? Kejagung mengaku belum menemukan adanya aliran uang ke para jaksa yang menangani kasus Gayus.

Hakim Muhtadi Asnun ketua PN Tangerang mengaku di depan KY menerima uang Rp 50 juta dari Gayus Tambunan. Kepada para komisioner KY itu juga Muhtadi mengaku bersalah.