Staf Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, membantah penilaian beberapa pengamat bahwa upaya hukum PK yang dilakukan Kejaksaan Agung atas SKPP Bibit-Chandra adalah tindakan licik.

Tindakan Kejagung yang mengajukan PK atas penolakan SKPP Bibit-Chandra dinilai hanya tindakan pembohongan terhadap publik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa menggunakan hak abolisi untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra.

Kejagung mengajukan upaya PK atas penolakan SKPP dua pimpinan KPK Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah yang diputuskan PT DKI Jakarta. PK tidak menunda jalannya eksekusi.

Kejagung menilai putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas banding praperadilan SKPP Bibit-Chandra adalah keliru. Namun, kekeliruan bukan pada hakim yang menganggap alasan sosiologis tidak ada dalam hukum, tapi pada hakim yang mengatakan perkara yang sudah P21 harus lanjut ke pengadilan.

Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan Kejaksaan tidak melaksanakan haknya untuk melakukan deponeering dalam perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sesuai saran dan pendapat yang berkembang di masyarakat.

Kejakgung mengisyaratkan mengambil opsi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan banding SKPP Bibit-Chandra. Isyarat ini muncul saat Jampidsus Kejagung, Amari, mengatakan jaksa melihat ada kesalahan hukum dalam putusan banding tersebut.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) segera melakukan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Menurut LBH Jakarta, putusan kasasi tersebut sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

Anggodo Widjojo terpaksa menelan kecewa. Majelis Hakim PN Tipikor menolak permintaan Anggodo untuk menunda pemeriksaan perkara sampai pimpinan KPK Chandra dan Bibit diadili.

Permohonan praperadilan Misbakhun ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut hakim, penangkapan dan penahanan Misbakhun didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Aparat kepolisian bersikukuh menahan Komjen Susno Duadji, dan tidak menyerahkannya kepada Lembaga Perlindunga Saksi dan Korban (LPSK). Pengacara Susno meminta agar LPSK membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).