Lagi-lagi demo buruh membuat lalu lintas dari Bundaran HI arah Istana Merdeka terhambat. Kendaraan tak bisa melintas dan harus mengalah tertahan di belakang barisan buruh yang menuntut kenaikan UMP ini.

Massa buruh hari ini melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah objek vital seperti Istana Negara dan Gedung DPR. Massa demo yang datang dari beberapa wilayah luar Jakarta ini diprediksi menimbulkan kemacetan arus lalulintas di sekitar lokasi demo.

Massa buruh kembali turun ke jalan. Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun 2015 mendatang. Saat ini UMP DKI Jakarta Rp 2,4 juta.

Massa buruh yang tergabung dalam Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah titik objek vital di Jakarta seperti Istana Negara dan gedung DPR. Massa akan melakukan longmarch dari Bundaran HI hingga ke Istana.

Keberadaan sebuah monumen menjadi penanda sebuah kota. Seringkali kita mengabaikannya padahal ada sejarah penting dari sebuah monumen. Sebegitu pentingnya sehingga wisatawan pun rela datang dari jauh untuk melihatnya.

Banyaknya tamu undangan yang masuk ke gedung DPR mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto macet total. Para pengendara disarankan hindari arah ke gedung DPR untuk sementara.

Oktober merupakan bulan peduli kanker payudara sedunia. Berbagai kegiatan digelar untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan akan penyakit yang banyak menyerang perempuan ini. Salah satu kegiatan yang digelar adalah 'Jakarta Goes Pink'. Apa itu?

"Kalau ditemukan fakta rapat paripurna itu melanggar katakanlah keadaban politik nasional. Maka kemudian saya mengatakan bahwa dengan dasar seperti presiden tetap dapat menyatakan tidak setuju asal fakta itu kuat,"

Banyak pihak menolak pengesahan UU Pilkada yang memberi kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah. Salah satunya adalah Sukiman Sikiatmodjo, yang sedih karena terpaksa kehilangan lagi hak untuk bersuara.

Bak bola salju yang terus menggelinding semakin besar, penolakan terhadap Pilkada via DPRD terus bergulir. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil berencana akan menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi pekan depan.