Kini Walikota Tri Rismaharini mendapat dukungan dari PDIP dan Partai Demokrat di level provinsi dan pusat. Kekhawatiran adanya barter kepentingan dirasakan penolak tol tengah. Risma diingatkan tidak tersandera.

Massa anti tol tengah kota yang tergabung dalam Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Sepur (Tap MPRS) mendatangi Gubernur Jatim. Mereka meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembangunan tol tengah.

Selain menolak tol tengah kota, massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Surabaya menuntut Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana turun dari jabatannya. Wisnu dianggap mencederai hati warga.

Walikota Tri Rismaharini dijadwalkan diperiksa Pansus Hak Angket tentang proses penerbitan perwali pajak reklame di DPRD Surabaya, Senin (24/1/2011). Di saat yang sama, pendukung walikota akan demo.

Di tengah polemik tol tengah ditengarai ada skenario besar. Targetnya adalah menjatuhkan Walikota Tri Rismaharini. Partai politik pun dituding sebagai dalang dibalik skenario tersebut.

Warga pinggir rel yang ingin bertemu Walikota Tri Rismaharini gigit jari. Namun Asisten II Mukhlas Udin yang menemuinya, memastikan bahwa walikota tetap tidak mengamini pembangunan tol tengah.

Warga yang tinggal di pinggir rel kereta api Surabaya siap mendukung sampai mati sikap Walikota Tri Rismaharini yang menolak tol tengah kota sampai mati.

Masyarakat yang tergabung tim anti penggusuran masyarakat pinggir rel Surabaya (TAP MPR) gagal bertemu dengan anggota DPRD Surabaya. Masyarakat terdiri dari 25 RT tertahan di depan pagar gedung dan ditemui staf protokoler dewan.

Warga pinggir rel Surabaya menuntut Walikota Tri Rismaharini berani menandatangani kesepakatan pernyataan bersama warga untuk menolak rencana pembangunan tol tengah. Namun mereka gagal bertemu walikota.

Ratusan warga pinggir rel kereta api di Kalibokor, Pucang hingga Ngagel yang bakal terdampak rencana pembangunan jalan tol tengah turun ke jalan. Mereka menentang proyek pemerintah pusat itu direalisasikan.