Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengungkapkan tuntutan guru honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) melanggar perjanjian. Tuntutan status itu sudah diatur dalam perjanjian kerja.

Pemerintah akan menggunakan bantuan lembaga lain untuk memantau pelaksanaan reformasi birokrasi. Adalah KPK dan Komisi Ombudsman Nasional yang turut diperbantukan dalam Tim Quality Assurance.