Pasca diterimanya surat pernyataan DPRD yang menolak RAPBD 2015, TAPD Pemprov DKI langsung bergerak ke Kemendagri membawa Pergub dan rincian kegiatan yang jumlahnya belasan rim.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta berangkat ke Kemendagri membawa surat pernyataan resmi DPRD DKI yang tidak menyetujui hasil evaluasi APBD DKI 2015. Tim juga membawa rincian kegiatan yang disesuaikan dengan pagu anggaran APBD 2014.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara soal Ahok yang batal memberinya password e-budgeting menyusul ditolaknya Perda APBD 2015. Ia mengimbau agar Ahok selayaknya bekerja sama dengan DPRD DKI Jakarta.

Peraturan Daerah (Perda) untuk APBD DKI 2015 batal terrealisasi. Hal ini membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) harus menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk dapat menggunakan pagu APBD 2014.

Rapat Badan Anggaran DPRD DKI dibuka pukul 21.30 WIB untuk membahas APBD DKI 2015. Banggar memutuskan menolak membahas APBD DKI 2015.

Setelah ditunggu DPRD DKI, akhirnya Pemerintah Provinsi DKI menyerahkan dokumen APBD 2015 ke Pimpinan Dewan. ‎Namun Pemprov DKI pasrah bila APBD itu ditolak DPRD.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekda DKI Saefullah tengah harap-harap cemas menanti nasib APBD 2015. Dia menginginkan agar DPRD dapat menerbitkan Perda. 

Rapim DPRD DKI belum juga membuahkan hasil terkait nasib APBD 2015. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Pemprov DKI Saefullah akan menyerahkan hasil print out e-budgeting APBD pukul 19.00 WIB.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI mendengar kabar masih ada anggaran UPS di APBD DKI 2015. Namun kini Ketua Anggaran DKI menjamin sudah tak ada lagi anggaran fantastis untuk UPS di APBD 2015.

Kemendagri memberikan batas akhir pembahasan APBD DKI Jakarta 2015 hingga Jumat (19/3) besok. DPRD dan Pemprov DKI Jakarta diharapkan mencapai kesepakatan.