KPK memastikan bila Dirut PT Masaro Putronefo adalah termasuk yang dicegah ke luar negeri. Jadi, pencekalan bukan hanya dilakukan pada Anggoro Widjojo saja.

Kapolri mencurigai tidak dicekalnya Dirut PT Masaro Putronefo bersamaan dengan pencekalan terhadap Anggoro Widjojo, yang merupakan komisaris perusahaan itu. Ada dokumen menunjukkan data Kapolri tidak valid.

KPK menepis rumor yang beredar bila Anggoro Widjojo dikenai status tangkal ke Indonesia. Komisi Antikorupsi hanya memberlakukan status cegah ke luar dari Indonesia.

Perkara penetapan tersangka Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ternyata berurai panjang. Bukan hanya soal penyalahgunaan kewenangan atau pencekalan Anggoro Widjojo, tapi ada soal lain yang lebih besar.

Polri menjerat Chandra dan Bibit dengan penyalahgunaan wewenang. Salah satu yang dipersoalkan adalah pencekalan terhadap Anggoro Widjojo. Tapi, apakah KPK pernah mencekal Anggoro? Ternyata  KPK tidak pernah melakukan cegah dan tangkal (cekal), tapi hanya mencegah.

Ety Herawati, tersangka kasus dugaan pemalsuan surat waris dalam sengketa tanah antara Eutik Suhanah Cs dan 7 tergugat pada 2007 dicekal Polresta Bandung Tengah.

Erry Riyana Hardjapamekas mengantarkan surat kepada Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Ia meminta Bareskrim Mabes Polri menahan dirinya karena telah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Bibit dan Chandra.

Penjelasan Kapolri tentang kasus penyalahgunaan wewenang yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra, sangat panjang. Tapi kasus penyuapan dan pemerasan, dijelaskan secara pendek.

Penetapan status tersangka terhadap 2 pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah berawal dari pengakuan mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

KPK belum menerima surat resmi penahanan dua pimpinan KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Pihak KPK mendatangi Mabes Polri untuk menanyakan langsung penahanan tersebut.