detikNews KPK Duga Ada Kader Golkar Tahu Peristiwa Kecelakaan Novanto KPK sudah memeriksa 27 orang sebagai saksi kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi e-KTP. Jumat, 12 Jan 2018 23:50 WIB
detikNews ICW: KPK Tak Perlu Beri JC ke Setya Novanto ICW menyarankan agar KPK menolak pengajuan Setya Novanto yang ingin menjadi justice collaborator dalam kasus korupsi e-KTP. Jumat, 12 Jan 2018 17:35 WIB
detikNews Fahri: Novanto Sepertinya Ingin Ikuti Rute Nazaruddin Fahri Hamzah menilai niatan Setya Novanto jadi justice collaborator di kasus korupsi e-KTP karena mau ikuti jejak mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin. Jumat, 12 Jan 2018 13:31 WIB
detikNews Kasus Perintangan Penyidikan e-KTP, KPK Panggil Fredrich Yunadi Fredrich diduga memanipulasi data rekam medis Novanto untuk menghindari panggilan KPK. Jumat, 12 Jan 2018 09:58 WIB
detikNews Kasus Merintangi Penyidikan, dr Bimanesh Penuhi Panggilan KPK Dokter Bimanesh Sutarjo memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi e-KTP. Jumat, 12 Jan 2018 09:55 WIB
detikNews Kasus e-KTP, Politikus PKS Tamsil Linrung Penuhi Panggilan KPK Politikus PKS Tamsil Linrung memenuhi panggilan sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP. Jumat, 12 Jan 2018 09:45 WIB
detikNews Novanto Ingin Jadi JC Kasus e-KTP, KPK Diminta Hati-hati KPK diminta berhati-hati sebelum mengabulkan permintaan justice collaborator (JC) yang diajukan Setya Novanto. Mengapa? Simak di sini: Jumat, 12 Jan 2018 08:30 WIB
detikNews Ingin Jadi JC, Novanto Didorong Buka Nama Besar di Kasus e-KTP Jika hendak menjadi JC, Novanto didesak membantu KPK dengan membuka nama besar yang terlibat dalam proyek korupsi e-KTP. Jumat, 12 Jan 2018 07:17 WIB
detikNews Novanto Ajukan JC, Ketua KPK: Bisa dengan Pengakuan Bersalah Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut justice collaborator bisa dikabulkan dengan pengakuan bersalah Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Kamis, 11 Jan 2018 21:04 WIB
detikNews PPATK Sebut Barter Dolar Ponakan Novanto Mungkin untuk Kaburkan Transaksi Upaya keponakan Novanto itu disebut PPATK kemungkinan besar sebagai upaya mengaburkan transaksi. Pendapat PPATK tidak untuk mengintervensi proses persidangan. Kamis, 11 Jan 2018 19:50 WIB