Pemerintah akan menghentikan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal atau penata laksana rumah tangga (PLRT). Pemerintah saat ini menghentikan penempatan sementara (moratorium) TKI PLRT ke Arab Saudi, Jordania, Kuwait, Suriah, dan Malaysia.

Sejak dua tahun terakhir, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) di Dumai bisa dianggap mati suri. Mereka kalah bersaing dengan para tekong di atas kapal yang membawa TKI dari Dumai ke Malaysia.

BNP2TKI memeriksa pelayanan keberangkatan dan kepulangan TKI di Pelabuhan Dumai, Riau. Dari hasil sidak, ada temuan TKI yang berangkat ke Malaysia dengan berpura-pura menjadi turis.

Pasar kerja di mancanegara menuntut peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia (TKI). Hal itu agar mudah terserap dan memenuhi kebutuhan (<i>demand</i>).

Bahasa Inggris diusulkan sebagai bahasa resmi kedua di Indonesia setelah bahasa Indonesia. Usulan ini antara lain dilatari kepentingan penempatan TKI di luar negeri.

BNP2TKI mengoperasikan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) di Asahan, Sumut. Dengan adanya pos ini, masyarakat yang berurusan dengan masalah penempatan TKI akan lebih mudah.

BNP2TKI mengintensifkan razia calon Tenaga Kerja Indonesia ilegal di kawasan perbatasan. Sumut termasuk salah satu daerah yang mendapat perhatian.

Moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Yordania diberlakukan sejak 29 Juli 2010. Namun sejak itu, ribuan TKI justru dikirim tanpa dokumen yang sah. Tercatat ada pengiriman 5.000 TKI ilegal.

BNP2TKI merujuk Zubaidah TKI asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang megalami kerusakan lidah untuk dirawat di Rumahsakit Umum Daerah Syamsuddin, Sukabumi.

BNP2TKI mengklarifikasi lokasi tempat kerja TKI yang menderita sakit gula darah rendah ekstrim Zubaidah. BNP2TKI menyebutkan lokasi penempatan kerja Zubaidah berada di Arab Saudi.