Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamduddin meminta pemerintah lewat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) untuk lebih mengintensifkan pengawasan soal isu beredarnya daging babi dalam bakso di pasaran.

Merebaknya kasus bakso mengandung daging babi memberikan beberapa dampak negatif. LPPOM MUI selaku badan sertifikasi halal yang diakui di Indonesiapun turut mencermati dan menyatakan sikap tegas terkait hal ini.

Maraknya bakso oplosan daging babi memukul omset pedagang bakso keliling. Majelis Ulama Indonesia (MUI) teradang kendala untuk memberikan sertifikasi halal bagi pedagang bakso kecil.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut produk-produk bakso yang tidak memiliki sertifikasi halal MUI berpotensi tidak halal. MUI meminta setiap produsen bakso untuk mengajukan sertifikasi untuk menghilangkan keraguan masyarakat.

Hari ini Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Indonesia (Apmiso) kembali menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Omzet pedagang bakso keliling turun separuh lebih.

Maraknya kasus bakso oplosan daging babi belakangan ini meresahkan masyarakat. Untuk menertibkan hal itu, FPKS mendorong DPR segera mengesahkan RUU Jaminan Produl Halal yang saat ini sedang dibahas.

Peredaran bakso yang mengandung daging babi di Jakut belum separah wilayah lainnya. Namun, Suku Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Jakarta Utara tetap mengumpulkan sampel dari 38 pasar di Jakarta Utara.

Suku Dinas Peternakan Jakarta Utara masih mendalami pemilik daging oplosan yang mengandung daging babi. Pasalnya, hanya ditemukan komposisi sebesar 6,25 persen dari sampel yang diambil dari daging milik Yono.

Mahalnya harga daging sapi di pasaran disinyalir menjadi penyebab 7 pedagang bakso di Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar) menggunakan bahan daging babi.