Akses internet telah menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat Indonesia sekarang ini, apapun latar belakang demografisnya. Berkat perkembangan teknologi, Indonesia telah berhasil menyediakan jasa layanan sambungan internet berkecepatan tinggi atau broadband.

Panel khusus untuk memantau situs rawan yang beredar di Indonesia bakal mulai bekerja April. Khusus pornografi, jika ditemukenali maka bakal langsung diblokir, berbeda dengan situs rawan lainnya.

Dalam kasus pemblokiranyang menyasar sejumlah situs yang dianggap radikal, ada setumpuk pertanyaan dari penggiat ISP. "Kenapa situs ini disebut radikal sehingga harus diblokir?".

Pro kontra mengiringi pemblokiran sejumlah situs yang dituding menyebarkan paham radikalisme. Banyak yang mempertanyakan, tak sedikit pula yang mendukungnya. Ya, publik dibuat heboh, apalagi tak ada sosialisasi di sini.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengakui pemblokiran 22 situs yang dianggap radikal bukan satu-satunya cara untuk mencegah aksi teror. Meski situs diblokir orang bisa membuat tulisan lagi di situs baru.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan pemblokiran 22 situs yang dianggap radikal. Kepala BNPT Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan usulan itu disampaikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pengaduan dari masyarakat.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan usulan pemblokiran 22 situs disampaikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pengaduan dari masyarakat.

Ranah internet Indonesia dihebohkan oleh pemblokiran deretan situs yang dituding terkait paham radikalisme. Terlebih sebelumnya tak ada sosialisasi soal ini, publik terkejut dan langsung terlecut.

Permintaan pemblokiran oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap 22 situs yang dianggap sebagai penggerak paham radikalisme dan/atau sebagai simpatisan radikalisme sudah terkonfirmasi.

Dalam siaran pers APJII kepada detikcom, Rabu (31/3/2015), Sebagian anggota APJII sudah menerima surat tersebut, namun sebagian lainnya belum mendapatkan email dari Kominfo dari Trust Positif tersebut.