Euforia masyarakat menolak remisi bagi terpidana korupsi terus mengalir. Namun, Menteri Hukum dan HAM bergeming. Remisi terus diobral kepada para perampok uang negara ini. Lantas apakah rakyat bisa melawan remisi yang dinilai menodai rasa keadilan ini?

Menkum Patrialis Akbar enggan dipersalahkan terkait pemberian remisi bagi koruptor. Kementeriannya hanya menjalankan tugas sesuai aturan.

Pemberian potongan masa hukuman atau remisi bagi koruptor dikritik banyak pihak. Patrialis Akbar terbuka dengan masukan itu. Bahkan jika harus dihapuskan, dia tak keberatan.

DPR memandang miring atas pemeringkatan 8 calon pimpinan KPK yang diberikan tim pansel. Atas sikap DPR itu, pemerintah pun mengaku tidak bisa berbuat apa-apa.

Permintaan tersangka dugaan suap Wisma Atlet, M Nazaruddin untuk pindah rutan masih belum diindahkan KPK. Nazaruddin bisa pindah rutan setelah perkaranya diputuskan.

Red notice untuk buronan interpol, Neneng Sri Wahyuni masih dalam proses. Pemerintah pun belum bisa membentuk tim untuk melacak keberadaan istri M Nazaruddin itu.

"Setelah Presiden serahkan, itu sepenuhnya sudah merupakan kekuasaan DPR. Kewenangan DPR. Mau diapakan, silakan. Mau digule, digoreng, silakan," kata Ketua Pansel KPK, Patrialis Akbar.

Di mata Menkum HAM Patrialis Akbar, koruptor ada 'kelas'-nya. Dia meminta publik tidak menyamaratakan koruptor karena penggarong uang rakyat itu ada kualifikasinya.

“Kesulitan kita adalah mengejar buron untuk mengembalikan keuangan negara di luar negeri. Terutama negara-negara Eropa, karena mereka tidak mau ada hukuman mati,” ujar Menkum HAM Patrialis Akbar.

Presiden SBY kembali ke Senayan. Kali ini, kedatangan SBY dan Ibu Ani Yudhoyono untuk memperingati Hari Peringatan Konstitusi dan HUT ke-66 MPR. Keduanya tampak tampil kompak.