Menurut pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhan Muhtadi, pernyataan Sri Mulyani ini bisa dimaknai sebagai sindiran terhadap sistem politik yang tidak menghargai sistem meritokrasi.

Hari terus mendekati Kongres II Partai Demokrat, 21-23 Mei mendatang. Dukungan pun makin tak terbendung buat kandidat ketua umum, Andi Mallarangeng (AM). Ketua Tim Pemenangan "AM for PD-1", Nachrowi Ramli, sudah menghitung jumlah dukungan yang tertoreh.

Mundurnya Menkeu Sri Mulyani menjadi gonjang-ganjing politik yang paling membuat kaget publik. Sri Mulyani menjadi managing director Bank Dunia, sementara Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie lalu muncul menjadi ketua harian setgab koalisi. Semua terasa bak drama.

Meski hajatan Kongres II Partai Demokrat baru akan digelar 21-23 Mei nanti, namun banyak pengamat menyimpulkan kongres sudah selesai. Pasalnya, konstalasi menuju PD-1 sudah diketahui bakal dimenangkan Andi Mallarangeng (AM).

Hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) hingga pukul 14.13 WIB, istri tua Bupati Kediri Haryanti Sutrisno, masih unggul dibandingkan calon bupati lainnya.

Sebagai ketua harian Sekber Koalisi pendukung Presiden SBY, peran Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) bisa sangat menentukan. Bahkan kewenangan Ical sebagai ketua harian Sekber Koalisi dikhawatirkan bisa menggeser peran Wapres Boediono.

Menyikapi turunnya dukungan terhadap partai oposisi pasca dibentuknya Pansus Century tidak akan menggoyahkan PDIP untuk tetap berada di jalur oposisi. Fakta ini dinilai sebagai bagian dari pembelajaran politik.

Partai-partai oposisi cenderung mendapat dukungan lebih rendah ketimbang non oposisi. Mengapa?

Pasca dibentuknya Pansus Century, partai-partai oposisi semakin tidak mendapat dukungan dari rakyat. Hal ini terlihat dari hasil survei LSI mulai Januari sampai April 2010.

Ditunjuknya Ical sebagai Ketua Harian Koalisi akan membuat perubahan. Presiden SBY diprediksi akan membuat perampingan dalam tubuh koalisi dengan memberi insentif lebih pada Golkar dan mengeluarkan PKS.