Hingga pukul 22.00 WIB, Raker Komisi III DPR dengan Kemenkum HAM masih alot. Komisi III dan Kemenkum HAM belum menemukan titik temu perihal pengetatan pemberian remisi.

Selain menggertak Menkum HAM Amir Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin juga mengusir Wamenkum HAM Denny Idrayana dengan tudingan tidak berhak mengikuti rapat kerja bersamanya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum HAM) DKI Jakarta menyatakan, 3 warga negara Iran yang kabur dari Rutan Salemba karena kasus narkotika sudah ada yang mengatur.

3 Warga negara (WN) Iran melarikan diri dari Rutan Salemba, Jakarta. Ketiganya melarikan diri melalui bagian belakang Rutan yang tengah direnovasi.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengaku siap bekerjasama dengan KPK untuk menyukseskan program pemberantasan korupsi. Namun, jangan sampai ada kecenderungan menggiring ketua KPK Abraham Samad pada kasus tertentu.

Nama Kalakhar BNN Gories Mere disebut terkait kasus Solar Home System (SHS) Kementerian ESDM. Gories menyebut dirinya tidak ada kaitan dengan proyek tersebut.

Data PPATK mencatat banyak rekening milik pegawai negeri sipil yang mencurigakan. Merespons hal ini, Kementerian Hukum dan HAM melakukan langkah tegas. Laporan kekayaan, rekening dan tagihan pajak pegawai dikumpulkan.

Meski empat orang pimpinan KPK yang dipilih Komisi III DPR tidak sesuai dengan urutan yang direkomendasi Pansel KPK, namun jangan kemudian dicurigai. Siapa saja yang terpilih dari 8 nama kandidat yang diajukan, tetap orang-orang terbaik.

Pejabat pusat jangan disambut kemewahan bila melakukan kunjungan ke daerah. Kesederhanaan harus diutamakan. Salah satu tujuannya untuk efisiensi anggaran.

KPK sudah mempunyai aturan soal kunjungan ke daerah. Salah satunya antara lain tidak dibiayai pesawat dan hotel. Pimpinan KPK juga tidak boleh dijemput.