Menanggapi hal tersebut Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan ada perbedaan yang sangat mendasar antara kedua kubu.

Pemerintah tak memberi keputusan soal dualisme Munas Golkar. Menkum HAM Yasonna Laoly mempersilakan Partai Golkar menyelesaikan konflik di Mahkamah Partai, kalau tak juga selesai maka pengadilan jadi jalan terakhirnya.

Menkum HAM Yasonna Laoly memilih tidak memberikan keputusan apa pun soal dualisme kepengurusan Golkar dan mempersilakan internal menyelesaikan konflik terlebih dahulu. Kubu Ical menyesalkan keputusan Menkum ini.

Setelah melakukan pengkajian terhadap berkas Golkar hasil Munas Jakarta dan Munas Bali, Menkum HAM Yasonna Laoly menolak memberikan pengesahan kepada salah satunya. Alasannya karena keduanya sah sebagai Munas.

Menkum HAM Yasonna Laoly akhirnya mengumumkan sikap pemerintah terkait dualisme Munas Golkar. Menkum HAM memilih tak memberikan keputusan apa pun dan mempersilakan internal Golkar menyelesaikan konflik terlebih dahulu.

"Nanti ya, dengan MA akan kita perbincangkan soal itu," kata Tedjo saat diwawancarai wartawan di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (16/12/2014).

Di saat para sesepuh Golkar mulai menjalin komunikasi islah antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie, ada sejumlah tokoh yang menjadi pengganjal. Salah satunya adalah Waketum versi Munas Bali Nurdin Halid. Kenapa 'striker' ini menolak islah?

Kementerian Hukum dan HAM akan mutuskan sikap soal penyelesian konflik internal Golkar. Pengumuman tersebut akan lakukan pada hari ini.

Ketua Wantim Golkar kubu Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung berharap Kementerian Hukum dan HAM memberi putusan obyektif atas dualisme kepengurusan saat ini. Keputusan yang akan diteken Menkum Yasonna Laoly diharapkan tidak politis.

Partai Golongan Karya diterpa prahara. Kubu Aburizal Bakrie vs Agung Laksono berebut pengakuan dari pemerintah. Ada wacana islah, tapi batu terjal siap mengadang.