Partai Golkar dan PKS disebut-sebut sebagai partai yang tidak setia pada Presiden SBY. Namun hingga kini SBY belum memutuskan untuk menggeser posisi dua partai itu.

Sedikit titik terang mulai didapatkan terkait pertemuan yang digelar petinggi PD dengan Ketua Dewan Pembina PD SBY di Wisma Negara. Ternyata pertemuan membahas nasib koalisi.

Pernyataan Presiden SBY soal kerapuhan koalisi memicu reaksi beragam dari partai anggotanya. Bagaimana sikap PDI Perjuangan selaku oposisi?

Presiden SBY mengisyaratkan dalam waktu dekat akan melakukan reshuffle kabinet. Bagaimana komentar Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang disebut-sebut akan masuk dalam daftar menteri yang akan diganti?

2 Politisi PKB Lily Wahid dan Effendi Choirie terancam dipecat karena berbeda suara tentang hak angket mafia pajak. Mereka pun mengeluhkan hal itu kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Demokrat mewacanakan agar koalisi nantinya diatur dalam sebuah produk hukum, yakni UU. Anggota Wantimpres, Jimmly Asshidiqie ikut bersuara. Menurutnya cukup ada dua fraksi di parlemen, pemerintah dan oposisi.

Usulan hak angket mafia pajak berujung pada disharmonis antara  Demokrat dengan partai Golkar dan PKS. Namun hak angket dinilai bukan sesuatu yang prisipil yang bisa membuat koalisi bercerai. Benarkah?

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham meminta agar setiap anggota partai koalisi saling mengevaluasi dan bukan dievaluasi. Kedudukan partai di koalisi setara.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon mengaku mendapatkan laporan bila dua anggota Fraksi Gerindra di DPR akan disuap. Namun keterangan berbeda justru datang dari Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani.

Untuk mencegah terulangnya pembakangan Golkad dan PKS dalam pengambilan keputusan angket mafia pajak, Fraksi Partai Demokrat mengusulkan koalisi bisa diatur dalam sebuah undang-undang.